Vonis 4 Tahun, Faruq Pikir-Pikir

Amar Putusan Eks Pimpinan DPRD

Surabaya (Realitamasyarakat) – Akhirnya pelaksanaan putusan terhadap terdakwa eks tiga Pimpinan DPRD kota Mojokerto oleh majelis hakim Tipikor Surabaya dan memberikan putusan karena adanya keterkaitan kasus operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terdakwa eks tiga pimpinan DPRD kota Mojokerto masing-masing terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf a dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 55, 64 KUHP. Maka ketiganya divonis hukuman 4 tahun penjara, 200 juta, subsider 3 bulan.

Hanya saja Umar Faruq saja yang masih berpikir-pikir untuk melakukan banding atas putusannya majelis hakim tersebut hanya saja Fanani dan Purnomo menerima secara legowo hasil putusan hakim tersebut.

Pengacara dari Umar Faruq, Setiyono sendiri mengatakan akan putusan itu, “beliau (Faruq) menghargai akan putusan majelis hakim akan tetapi Pak Faruq masih memikirkan untuk kedepannya,” katanya.

Sementara itu Imam Subaweh, Penasehat Fanani dan Purnomo mengatakan, “Perlu ada pencatatan dari putusan Majelis Hakim adanya perintah dari Mas’ud Yunus pada via Pak Wiwit Febrianto (mantan Kadis PUPR), biarkan tetap berlanjut” lanjutnya.

Tiga Pimpinan DPRD kota Mojokerto ini, Purnomo menjabat sebagai ketua dari Fraksi PDIP, Umar Faruq menjabat Wakil ketua dari fraksi PAN, dan serta Abdullah Fanani menjabat sebagai wakil ketua dari fraksi PKB dengan masa periode 2014-2019 tahun.

(Gon)

Sekwan Tunggu Kelengkapan Berkas Pengganti Purnomo

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Sekretariat Dewan atau Sekwan kota Mojokerto menunggu kelengkapan berkas pengganti anggota DPRD kota Mojokerto, Purnomo dari fraksi PDI Perjuangan. Jika berkas sudah lengkap maka pelantikan direncanakan dijadikan satu dengan pelantikan Wakil ketua Dewan.

Kabag legislasi dan Risalah, Wahyu Tjahyono Rediarso, mengatakan untuk berkas kelengkapan dewan, “kami sudah menunggu penggantinya Pak Pur (Purnomo), untuk itu berkas tersebut dilengkapi.” ujarnya.

Lanjut Wahyu pejabat yang akrab dipanggil Popong ini, “rencananya pelantikan ini akan dijadikan satu bersama pelantikan wakil ketua Dewan untuk menggantikan Abdullah Fanani,” ungkapnya.

Pertanyaannya, siapakah nanti pengganti Purnomo ???, “perkiraan inisial S, hehehe,” sambil tertawa. Selasa (8/8/2017)

Purnomo dari Fraksi PDI Perjuangan dan Abdullah Fanani dari Fraksi PKB adalah pimpinan DPRD kota Mojokerto yang terkena kasus OTT KPK
(Adv/Gon)

DPRD Garap Raperda Inisiatif

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Mojokerto mengkaji Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) insiatif berdasarkan PP nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal tersebut di agendakan rapat Paripurna Raperda inisiatif tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto di gedung DPRD kota Mojokerto yang dihadiri oleh Walikota Mojokerto, anggota Dewan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan instansi lainnya.

Ketua DPRD kota Mojokerto, Febriana Meldyawati membuka rapat Paripurna tersebut, selanjutnya Deny Novianto selaku ketua Bapemperda, menjelaskan pemaparan. “Penjelasan Pimpinan Bapemperda mengenai Rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD kota Mojokerto,” ujarnya. Selasa (1/8/2017)

Kemudian, berharap tanggapan yang bagus dari Pemerintahan Mojokerto dan segera akan dibahas segera pada masa sidang berikutnya.

Rapat akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 tentang tanggapan Walikota Mojokerto, terhadap penyampaian dan penjelasan Bapemperda DPRD kota Mojokerto tentang Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto di maksud.

(Adv/Gon)

Akhirnya…, Kota Mojokerto Mempunyai Definitif

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Akhirnya, Febriana Meldyawati resmi dilantik jadi ketua DPRD kota Mojokerto untuk menggantikan Purnomo, pelantikan ini menyisakan masa bakti 2014-2019 dengan di gelarnya Sidang Paripurna Istimewa Pengganti Antar Waktu (PAW) yang digelar di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Mojokerto.

Febriana Meldyawati yang akrab dipanggil Melda ini, diangkat sebagai Ketua DPRD Kota Mojokerto atas dasar Surat Keputusan Gubernur Jatim dalam surat bernomor ; 171.417/409/011.2/2017, setelah memberhentikan jabatan ketua lama dengan salinan surat nomor : 171.417/408/011.2/2017.
Jajaran Forkompimda, termasuk Wakil Wali Kota Suyitno turut hadir dalam acara yang disaksikan anggota DPRD dan puluhan pejabat dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). “Sidang paripurna ini dalam rangka PAW atas Purnomo yang diberhentikan sebagai ketua DPRD untuk digantikan Ketua DPRD yang baru,” kata Mokhamad Effendy.

Acara ini berlangsung cepat. Setelah pembacaan sejumlah pengantar, prosesi pelantikan oleh hakim Pengadilan Negeri segera digelar.
Sementara itu, usai dilantik Imelda berharap pergantian pimpinan ini diharapkan menjadi titik awal baru terselenggarakannya pemerintahan baru yang berintegritas dan bermartabat. “Kami berharap pergantian pimpinan ini diharapkan menjadi titik awal baru terselenggarakannya pemerintahan baru yang berintegritas dan bermartabat. Demi kesejahteraan warga Kota Mojokerto,” tegasnya.

Melda mengungkapkan, pasca pelantikan pihaknya akan langsung berakselarasi mengelar sejumlah agenda Dewan yang sempat mandeg selama ini. “Kami akan langsung kerja. Agenda pertama kami adalah menggelar Laporan Pertanggung Jawaban Pengguna Anggaran Daerah (2016),” paparnya.

Dengan waktu yang mepet, kata ia, pihaknya harus menuntaskan sejumlah agenda yang lain. Seperti pembahasan APBD 2018, Raperda dan KUA-PPAS. Disinggung soal kekosongan posisi dua wakil Dewan ia mengatakan hal itu tak berpengaruh terhadap keabsahan sidang. “Tak akan menganggu kinerja, sebab sudah ada ketua definitif. Dan untuk itu kita sudah konsultasi ke pemprop. Dan saat ini, PKB sudah mengajukan calon wakilnya,” tambahnya.
Dan untuk menampung aspirasi masyarakat, Melda mengatakan siap menerima kritik dari masyarakat sehingga lembaga ini berjalan sesuai koridor.
(Adv/Gon)

Dewan Akan Punya Ketua Definitif

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Sudah 38 hari, DPRD Kota Mojokerto belum mempunyai pimpinan definitif pasca tertangkapnya tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Besok lusa (26/7/2017) secara resmi Febriana Meldyawati akan dilantik dan menjabat sebagai ketua DPRD Kota Mojokerto oleh ketua Pengadilan Negeri Mojokerto.

Hal tersebut terbitnya surat keputusan dari Gubernur Jawa Timur sudah turun, hari ini, Senin (24/7/2017) digelarnya rapat Badan Musyarawah (Banmus) di kantor DPRD Kota Mojokerto Jl Gajahmada. Dan menjadwalkan agenda Rapat pelantikan ketua DPRD Kota Mojokerto.

Kabag legislasi dan Risalah, Wahyu Tjahyono Rediarso, menjelaskan keterkait penjadwalan Rapat Paripurna Pelantikan Ketua DPRD Kota Mojokerto, “besok lusa akan dilantiknya ketua DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, nantinya akan dilantik oleh Ketua PN,” ujarnya.

Sementara, Surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari fraksi PKB untuk Wakil ketua DPRD Mojokerto sudah turun. nanti malam akan ada agenda Rapat Paripurna Pemberhentian wakil ketua yang lama dan usulan wakil ketua yang baru dari fraksi PKB.

Setelah acara rapat Paripurna, maka wakil Ketua sementara akan di ajukan ke Provinsi disertai pengantar dari Walikota dan menunggu surat keputusan dari Gubernur sampai 14 hari, selanjutnya dari fraksi PAN belum ada tanggapan untuk pergantian Wakil Ketua DPRD, Umar Faruq.

(Adv/Gon)

Dewan Tak Sepakat Adanya Program PENS

Yunus Suprayitno

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Pemkot Mojokerto ngotot untuk pembangunan gedung perguruan tinggi yakni Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) akan tetapi dari pihak legislatif tidak sepaham. Menurutnya Pemda akan kehilangan aset dengan wilayah yang kecil, hal ini dicetuskan oleh anggota DPRD kota Mojokerto, Yunus Suprayitno.

“Dari pribadi, saya sejak awal sudah tidak sepakat adanya program PENS ini, karena ini penghibahan. Sayang sekali jika ini (program) dilaksanakan,” katanya.

Menurutnya, wilayah kota Mojokerto seluas 16,46 km2 nantinya akan kehilangan wilayah sebesar 4 hektar. lanjut wakil rakyat dari banteng moncong putih ini. “Bayangkan nantinya wilayah kota sekecil ini dengan tiga kecamatan, kalau itu sudah terealisasi akan menjadi kewenangan Dikti dan Pemerintah Kota Mojokerto akan kehilangan aset,” keluhnya.

Orang berkepala plontos ini mengaku kuatir sekali dampak kedepannya, jika nanti dilaksanakan, maka
Dirinya juga menyampaikan kalau pembangunan PENS itu ada jaminan berkembang. Seandainya tidak berkembang terus mangkrak. “Yang pasti,  kita hanya bisa melihat karena kita tidak punya hak dan kewenangan untuk mengelola lahan yang sudah diberikan kepada DIKTI karena adanya PENS tersebut. Itu alasan pribadi saya saat hearing,” tegasnya.

Sementara Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus menegaskan, Kota Mojokerto sebagai kota yang maju, masyarakatnya harus dapat mengakses pendidikan dengan mudah. Dibangunnya kampus PENS yang terletak di Kota Mojokerto ini akan menguatkan tekad  Pemkot Mojokerto meningkatkan sumber daya manusia di Kota Mojokerto.

“Terlebih di tahun 2017 adalah tahun pelayanan dan infrastruktur. Mudah-mudahan pelaksanaan dapat berjalan lancar seperti yang kita harapkan bersama. Sehingga keinginan masyarakat untuk bisa menguliahkan anaknya di kampus negeri di Kota Mojokerto harus dapat segera kita wujudkan,” cetusnya.
(Adv/Gon)