Angkutan Sekolah Gratis Tambah Armada

WaliKota Mojokerto Mas’ud Yunus didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo meninjau empat armada tambahan angkutan sekolah gratis yang diparkir di depan kantor Pemkot Mojokerto

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Angkutan sekolah gratis akhirnya ditambah empat armada lagi untuk memenuhi lonjakan penumpang. Empat armada baru tersebut berupa mini bus. Tiga unit mini bus merek luxiomdibeli dengan uang APBD Kota Mojokerto Tahun 2017 dan satu unit lagi merek APV merupakan bantuan dari CSR.

Sebelumnya sudah ada 15 armada untuk menyuport program angkutan sekolah gratis yang diluncurkan Pemkot Mojokerto tahun ini. 15 armada tersebut berupa dua unit bus mini bantuan dari pusat dan 13 angkutan kota (angkot) yang difungsikan sebagai kendaraan angkutan sekolah gratis. Dengan tambahan empat armada maka sekarang terdapat 19 armada.

“Penambahan armada ini untuk mencukupi kebutuhan armada terutama pada trayek-trayek yang membutuhkan penambahan armada,” ujar Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus di sela-sela meninjau empat armada tambahan yang diparkir di depan kantor Pemkot Mojokerto Jalan Gajah Mada 145, Selasa (31/10/2017).

Penambahan empat armada ini bukan karena ada penambahan trayek tetapi untuk memenuhi kebutuhan armada dari delapan trayek yang sudah ada. “Kebutuhan armada secara bertahap akan terus dicukupi sesuai dengan kebutuhan. Tambahan empat armada ini hari ini langsung dioperasikan,” tandas Wali Kota yang akrab disapa Yai Ud ini.

Terpisah Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo mengatakan, penambahan empat armada ini terutama untuk menambah armada pada trayek Randegan dan Surodinawan. “Trayek Randegan dan Surodinawan paling banyak peminatnya sehingga harus ditambah armada,” katanya.

Selama ini rute Randegan dan Surodinawan masing-masing hanya menggunakan armada bus mini. Seiring dengan waktu peminatnya kian banyak sehingga perlu ditambah armada. “Kasihan sampai ada yang bergelantongan. Dengan ditambah armada kita harapkan anak-anak nyaman baik saat berangkat maupun pulang sekolah,” harapnya.

Dengan tambahan empat armada untuk saat ini sudah dipandang cukup namun ke depan bukan tidak mungkin ada penambahan armada. “Untuk saat ini baik jumlah trayek maupun armada sudah cukup. Kita evaluasi terus, awal ada angkutan gratis isinya cuma separuh tapi sekarang semuanya sudah penuh,” katanya.

Pengadaan tiga unit mobil luxio dianggarkan di APBD Kota Mojokerto Tahun 2017 sebesar Rp 620 juta. Sedang realisasinya sebesar Rp 182 juta belum termasuk biaya modifikasi dan pengadaan televisi. “Biaya modifikasi dan pengadaan televisi tidak sampai Rp 50 juta,” pungkasnya.
(cup/Gon)

Mojokerto Ramaikan Karnaval Kendaraan Hias

BERHIAS BUNGA. Kendaraan hias milik Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dipenuhi aneka bunga.  di Jalan Surodinawan, Sabtu (26/8/2017).

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Menyambut HUT kemerdekaan RI ke 72, Pemkot mengajak masyarakat
menggelar pawai karnaval kendaraan hias 2017 untuk meramaikan kota Mojokerto. Sabtu (26/8/2017).

Pawai karnaval pembangunan dan Kendaraan Hias 2017 mengusung tema Kerajaaan Majapahit, dan Tema Perjuangan. Dengan rute karnaval Start : di JL Raya Surodinawan – Jl Tribuana Tunggadewi – JL Brawijaya – JL Hayam Wuruk – FINISH : di Jl Mayjen Sungkono (Depan PDAM).

Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus, membuka acara di lapangan Surodinawan dan menginginkan karnaval ini untuk rutin dilaksanakan. Bahkan diharapkan menjadi agenda tahunan sebagai wisata budaya. “Event ini akan menjadi agenda tahunan sebagai wisata budaya,” ujar Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus di sela-sela acara karnaval kendaraan hias.

Pada tahun-tahun sebelumnya karnaval atau pawai ini dikenal sebagai karnaval atau pawai pembangunan. Namun pada karnaval kali ini diubah menjadi karnaval kendaraan hias. Bahkan Wali Kota Mas’ud Yunus pada tahun depan menginginkan karnaval kendaraan berhias bunga. “Tahun depan kita kembangkan menjadi parade bunga seperti di Pasadena,” pungkasnya.

Meski Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus baru berkeinginan karnaval parade bunga pada tahun depan namun sudah ada peserta karnaval yang menghias kendaraan dengan bunga. Satu-satunya peserta karnaval yang dihias dengan bunga yakni milik Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Seluruh kendaraannya dipenuhi dengan bunga aneka warna.

(Gon/Adv)

Kepala BPPKA Di Periksa KPK

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Selasa (1/8/2017) beredar kabar bahwa di lingkup Pemkot Mojokerto, kepala Badan Pendapatan Pengolahan dan Aset (BPPKA) kota Mojokerto, Agung Moeljono kembali diperiksa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Di duga kuat pemeriksaan tersebut terkait dengan ‘nyanyian’ mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wiwiet Febrianto yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama dengan tiga pimpinan dewan, yakni Ketua DPRD Purnomo, Wakil Ketua Umar Faruq serta Abdullah Fanani.

Beberapa waktu lalu, KPK sudah memanggil petinggi Pemkot Mojokerto yaitu Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus dan Sekdakot Mojokerto, Mas Agoes Nirbito Waseso Moenasih terkait aliran dana pengalihan hibah pembangunan kampus PENS ke pos Dinas PUPR, nilai dana proyek ini sebesar 13 Miliard.

Tadi pagi, Agung tidak menghadiri Rapat Paripurna di gedung DPRD kota Mojokerto. Informasi yang dihimpun, pemanggilan Agung ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan Komisi Antirasuah terhadap Wali Kota Mojokerto.

Dikonfirmasi adanya pejabat Pemkot Mojokerto yang dipanggil KPK tersebut, Kabag Humas dan Protokol Setdakot Mojokerto Choirul Anwar menyatakan, bahwa pihaknya belum menerima informasi tentang hal itu.

Dijelaskannya, jika ada pemanggilan dari KPK, biasanya surat panggilan itu ditujukan langsung kepada yang bersangkutan, sehingga pihak Humas tidak akan mengetahui kecuali jika mendapat tembusan dari instansi yang bersangkutan. “Belum ada informasi mas. Karena kalau ada panggilan dari KPK, langsung ditujukan kepada yang bersangkutan”, jelas Kabag Humas dan Protokol Setdakot Mojokerto, Choirul Anwar.

(Gon)

Dewan Akan Punya Ketua Definitif

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Sudah 38 hari, DPRD Kota Mojokerto belum mempunyai pimpinan definitif pasca tertangkapnya tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Besok lusa (26/7/2017) secara resmi Febriana Meldyawati akan dilantik dan menjabat sebagai ketua DPRD Kota Mojokerto oleh ketua Pengadilan Negeri Mojokerto.

Hal tersebut terbitnya surat keputusan dari Gubernur Jawa Timur sudah turun, hari ini, Senin (24/7/2017) digelarnya rapat Badan Musyarawah (Banmus) di kantor DPRD Kota Mojokerto Jl Gajahmada. Dan menjadwalkan agenda Rapat pelantikan ketua DPRD Kota Mojokerto.

Kabag legislasi dan Risalah, Wahyu Tjahyono Rediarso, menjelaskan keterkait penjadwalan Rapat Paripurna Pelantikan Ketua DPRD Kota Mojokerto, “besok lusa akan dilantiknya ketua DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, nantinya akan dilantik oleh Ketua PN,” ujarnya.

Sementara, Surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari fraksi PKB untuk Wakil ketua DPRD Mojokerto sudah turun. nanti malam akan ada agenda Rapat Paripurna Pemberhentian wakil ketua yang lama dan usulan wakil ketua yang baru dari fraksi PKB.

Setelah acara rapat Paripurna, maka wakil Ketua sementara akan di ajukan ke Provinsi disertai pengantar dari Walikota dan menunggu surat keputusan dari Gubernur sampai 14 hari, selanjutnya dari fraksi PAN belum ada tanggapan untuk pergantian Wakil Ketua DPRD, Umar Faruq.

(Adv/Gon)

Dewan Setujui, Melda Jadi Ketua

Febriana Meldyawati

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Dua puluh anggota DPRD kota Mojokerto menyetujui bahwa Febriana Meldyawati, hal ini dinyatakan dalam rapat internal dewan “Paripurna Usulan pemberhentian dan pengangkatan ketua DPRD kota Mojokerto 2014-2019.” jl Gajahmada, kota Mojokerto. Senin (10/7/2017).

Kabag legislasi dan Risalah, Wahyu Tjahyono Rediarso, menerangkan mekanisme pergantian ketua, “pergantian (ketua) ini harus di Paripurnakan dulu, apakah semua anggota dewan setuju apa tidak,” ujarnya.

Lanjut orang yang dipanggil akrab Popong ini, “hasilnya setelah di setujui dewan, kita minta surat persetujuan Gubernur dengan dilampiri surat pengantar Walikota ke Gubernur.” katanya. Surat ini dengan tema meminta persetujuan Gubernur untuk pelantikan ketua DPRD kota Mojokerto dan pemberhentian Purnomo sebagai ketua DPRD kota Mojokerto.

Dalam rapat tersebut, dua anggota dewan tidak hadir dalam kesempatan rapat dengan alasan ada halangan. Melda adalah seorang dari Fraksi PDI Perjuangan yang akan menggantikan Purnomo sebagai ketua definitif DPRD kota Mojokerto.
(Adv/Gon)

Wali Kota Launching GERMAS

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Indonesia tengah mengalami perubahan pola penyakit yang sering disebut transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM). Seperti stroke, sakit jantung dan diabetes. Dampak meningkatnya kejadian PTM adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah.

Untuk itu Sabtu, (20/5) Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus bersama Ketua Tim Penggerak PKK Siti Amsah Mas’ud Yunus dan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto melaunching Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Bertempat di GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto, kegiatan yang diselenggarakan menyambut Hari Jadi Kota Mojokerto ke-99 tahun 2017 ini diikuti lebih dari 1000 orang lansia, kader motivator kesehatan, tokoh masyarakat, OPD, Camat, Lurah, LSM dan organisasi profesi.

Germas dilakukan sebagai i upaya penguatan secara promotif dan preventif masyarakat. Dengan tujuan menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan. Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk. Dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan.

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan hari jadi Kota Mojokerto ke-99 ini mengambil tema “Ayo Berkreasi, Berinovasi dan Berprestasi untuk Mojokerto Service City”. Wali Kota berharap agar warga kota Mojokerto harus menjadi warga yang kreatif untuk memenangkan persaingan di segala bidang. Untuk memenangkan persaingan kuncinya ada pada meningkatnya sumber daya manusia.

Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas diri, maka kita harus memiliki kesehatan tubuh yang kuat. “Karena kesehatan itu adalah dasar dari segala-galanya. Kita bisa beraktifitas karena sehat. Kita bisa berprestasi karena sehat. Kita bisa bisa beribadah secara sempurna apabila kita sehat. Karena itulah kesehatan adalah landasan dari segala aktivitas manusia,” seru Wali Kota.

Kita terus berusaha mendorong seluruh masyarakat Kota Mojokerto untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. “Dengan adanya Germas ini, kesadaran masyarakat kota Mojokerto untuk melaksanakan pola hidup sehat akan terus meningkat. Maka kita harus biasakan melaksanakan kegiatan olahraga sesuai dengan aktifitas masing-masing,” lanjutnya.

Usai sambutan dan launching Germas, Wali Kota dan seluruh peserta yang hadir di acara tersebut melakukan senam bersama. Dilanjutkan tes kesehatan gratis di stan-stan dari berbagai layanan kesehatan, baik Lab Kesehatan, puskesmas hingga BPJS Kesehatan.
(Gon)

Di Permudah, Job Fair Bisa Daftar Lewat Online

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Era zaman globalisasi yang menggunakan teknologi online sekarang sudah meluas. Hari ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Mojokerto membuka Job Fair atau bursa kerja dengan cara menggunakan berbasis online yang dahulunya menggunakan cara manual.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto Hariyanto mengatakan, penerimaan tenaga kerja secara online ini merupakan program dari Kementerian Tenaga Kerja. Penerimaan online ini langsung tersambung dengan Kementerian Tenaga Kerja dan daerah-daerah lainnya. “Jadi pendaftaran dapat dilakukan dari mana saja,” katanya.

Job Fair 2017 yang rencananya akan dibuka oleh Wali Kota Mojokerto ini menyediakan 40 stand. Tiga stand digunakan Kementerian Tenaga Kerja, sedang sisanya digunakan perusahaan penyedia lowongan kerja. “Selain melakukan sosialisasi, Kementerian Tenaga Kerja juga menyediakan Informasi lowongan pekerjaan secara nasional,” imbuhnya.

Sementara itu lowongan kerja yang tersedia sebanyak 2.516. Jumlah itu belum termasuk yang dari Kementerian Tenaga Kerja. “Hingga kemarin, Minggu (16/4), sudah ada 2.144 pencaker (pencari tenaga kerja) yang mendaftar secara on line karena lowongan kerja sudah disebarkan secara online, pencaker tinggal memasukkan berkasnya saja,” terangnya.

Selain adanya pendaftaran secara on line, job fair kali ini juga diwarnai adanya penandatanganan nota kesepahaman atau MOU (Master Of Understanding) antara Pemkot Mojokerto dan NMU (Nusantara Medical Utama) yang merupakan perkumpulan rumah sakit.

“Dalam MOU ini disepakati bahwa NMU siap menampung 50 orang pencaker untuk magang di sejumlah rumah sakit. Selama magang mereka juga digaji dan diprioritaskan untuk diterma berkerja di rumah sakit maupun klinik, ” jelasnya.

Selain itu juga ada penandatanganan dengan Kantor Pos terkait pengiriman berkas lamaran kr perusahaan penyedia lowongan kerja. “Ada sejumlah perusahaan yang tidak mau menerima berkas lamaran pada saat job fair berlangsung. Maka itu kita butuh MOU dengan Kantor Pos,” katanya.

Tak hanya itu, job fair yang didanai APBN ini juga dimanfaatkan kejaksaan dan BNN sebagai ajang sosialisasi. Kejaksaan dan BNN disediakan stand tersendiri di luar gedung. “40 stand yang tersedia belum termasuk Kejaksaan, BNN, dan Kantor Pos. Lima perusahaan terpaksa tidak bisa ikut job fair katena tidak ada tempat, ‘ pungkasnya.

(Gon)

Alokasikan 25 M Untuk Keruk Sungai Sadar

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas tahun ini anggarkan 25 miliard untuk pengerukan sungai sadar dengan anggaran penanganan pasca banjir

Dana ini, sedianya digunakan untuk normalisasi dan peninggian tanggul Sungai Sadar, pengadaan pompa air dan rehabilitasi tanggul yang rusak di Surodinawan.

“Dari hasil konsultasi kerja kita ke BBWS Brantas baru lalu dapat kita ketahui bahwa anggaran penanganan dampak banjir lalu cukup besar, yakni Rp 25 miliar. Anggaran pencegahan bencana ini segera diaplikasikan tahun ini,” tutur Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Sonny Basuki Rahardjo.

Politisi partai pohon beringin ini menuturkan, dana miliar rupiah ini sedianya digunakan untuk kegiatan normalisasi sungai Sadar di sepanjang wilayah Kota dan Kabupaten, lalu peninggian tanggul sungai di daerah berdampak mulai dari Kelurahan Gunung Gedangan-Lingkungan Kuti di wilayah yang sama. “Total area normalisasi di wilayah Kota kurang lebih sepanjang 5 km,” kata Sonny.

Ia mengatakan, selain dua item tersebut kegiatan juga masih fokus pada perbaikan tanggul yang ambrol di Surodinawan. “Pihak BBWS berharap kegiatan ini mendapat dukungan dari pemda setempat karena untuk pengerukan mereka butuh area pembuangan lumpur. Nah kita diminta untuk menyediakan lahan itu,” tambahnya.

Agar maksimal, pihak Dewan siap merekomendasi pencairan dana bencana apabila diminta sharing. “Kita siap merekom pencairan dana sharing dengan maksud penanggulangan bencana,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Mohammad Zaini mengungkapkan, dasar sungai yang membelah dua wilayah pemerintahan setempat kini tinggal 3 meter dari kondisi normal yakni 7 meter. Sedangkan bentang sungai di Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Bangsal tersisa 6 meter dari lebar seharusnya yang mencapai 16 meter.

“Kedalaman sungai Sadar kini tinggal 3 meter dari kondisi normal 7 meter. Sedangkan lebarnya tersisa 6 meter dari 16 meter. Butuh 5 tahun untuk merevitalisasi sungai ini di wilayah Kabupaten Mojokerto jika pihak BPWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas hanya menormalisasi 2 km bagiannya saja,” kata Zaini.

Ia memaparkan, tahun ini pihak BPWS akan merevitalisasi sungai ini. Kata ia, proses normalisasi sungai Sadar mulai start Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar 2 km ke timur memasuki tahapan lelang.
(Adv/Gon)

Kejari Cium Dugaan Korupsi di Dindik

Kantor Dinas Pendidikan kota Mojokerto, jalan benteng Pancasila

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Mojokerto mencium aroma dugaan tindakan korupsi keterkaitan lelang pengadaan barang dan jasa tentang alat-alat laboratorium / alat peraga / alat praktik dan pengadaan meubeleir SMK Negeri 2 kota Mojokerto pada Dinas Pendidik dan Kebudayaan (Diknas) tahun anggaran 2013, yang sekarang menjadi Dinas Pendidikan (Dindik).

Diduga ada dugaan korupsi atas menaikkan (mark up) harga, Ada dua lelang pengadaan dari dana APBD Tahun anggaran 2013, masing-masing dengan harga lelang pengadaan alat-alat laboratorium / alat peraga / alat praktik seharga 3,2 M dan pengadaan meubeleir seharga 866 juta jadi nilai total keseluruhan 4,1 M.

Dua peserta pemenang lelang yakni PT. Integritas Pilar dan CV. Matracons. Jumat (17/2/2017)

Kejaksaan memanggil pihak terkait organisasi pengadaan barang dan jasa tentang alat-alat laboratorium / alat peraga / alat praktik dan pengadaan meubeleir SMK Negeri 2 kota Mojokerto.

Catur Susanto, selaku kabid Pendidikan menengah (Dikmen) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2013, dan sekarang menjabat Kabag umum Pemkot Mojokerto, mengaku ada panggilan dan dimintai keterangan dari pihak Kejaksaan, “iya, saya di tanya siapa siapanya dan membuat surat kronologisnya tersebut”, ujarnya.

Sementara, Hadi Wiyono selaku ketua kelompok kerja (pokja) lelang saat di telpon media Realitamasyarakat mengaku dipanggil dari pihak Kejari, “iya Mas, saya tidak bisa ngomong, karena saya masih ada di kejaksaan”, pungkasnya.

(Gon)

Dukung Berbasis Online Hindari Pungli

Aris Satriyo Budi, Ketua Komisi II DPRD kota Mojokerto

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Komisi II DPRD kota Mojokerto sangat mendukung jika pelayanan di Pemkot Mojokerto menggunakan fasilitas yang berbasis online. Hal ini, mirip sekali dengan Pemkab Gresik dengan tingkat pelayanan berbasis online sehingga mencegah terjadinya pungutan liar.

“Investor akan tertarik sekali jika pelayanan berbasis online untuk melakukan penanaman modal sehingga ringan dalam pelayanan”, ujarnya ketua Komisi II DPRD kota Mojokerto, Aris Satriyo Budi.

Hasil kunjungan kerja ke Pemkab Gresik membawa ide pemikiran untuk kota Mojokerto, Politisi PAN ini sempat menjelaskan jika bisa mencegah adanya pungli. “Jika kita analisis nantinya bisa di terapkan di Pemkot karena bisa menghindari pungli dan ketertarikan kepada investor untuk masuk ke kota Mojokerto.” jelasnya.

Pemkab Gresik mendapatkan Penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award 2016.

Menurut Bupati Sambari, pemerintah kabupaten Gresik terus berupaya meningkatkan masuknya investor untuk berinvestasi ke Gresik dengan memaksimalkan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan public. Seiring hal itu aspek pembangunan pariwisata dan bidang kesehatan juga akan menjadi penopang.

Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi (KLIK) yang diluncurkan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) membuat kabupaten Gresik mempersiapkan diri menerima lonjakan investasi yang masuk ke Jawa Timur demi meningkatnya perekonomian masyarakat.

Bupati Sambari Halim Radianto mengatakan KLIK seakan memberikan angin segar kepada peningkatan investasi di kawasan industry Gresik yang telah lama dipersiapkan. “Kami yakin, program klik BKPM akan mendongkrak  nilai investasi di Kabupaten Gresik. Investor akan menentukan pilihan kepada Gresik, dimana segala fasilitas sudah tersedia,” katanya.

(Gon)