Gubernur Minta, Guru Fokus Kembangkan Ilmu Pengetahuan dan Moralitas

Penandatangganan pakta Intergritas oleh Gubernur Jawa Timur pada acara Pengukuhan dan Pelantikan Kepala Pelaksana Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo meminta guru-guru di Jatim fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan moralitas atau sisi soft skill. Ini penting, karena  masyarakat Jatim memiliki kepercayaan tinggi pada guru dalam membentuk karakter dan kepribadian anak, baik dari sisi ketrampilan serta iman dan taqwa (imtaq).

“Jatim memiliki kultur khas paternalistik yang menganggap guru adalah contoh teladan bagi anak-anaknya, oleh sebab itu pembentukan karakter juga bisa dimulai dari sekolah. Keberhasilan proses pendidikan dan tatanannya di sekolah lebih dari 50% ditentukan oleh kebijakan yang dibuat kepala sekolah, terang Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim pada acara Pengukuhan dan Pelantikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (04/01).

Ia menjelaskan, program di bidang pendidikan yang harus diselesaikan  dalam waktu dekat yakni menjalankan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2016/2017 Berbasis Komputer (UNBK) di seluruh Jatim. Selain itu juga menyukseskan Ujian Nasional Berstandar Nasional (USBN), serta memaksimalkan penyerapan lulusan SMK lewat program Link and Match. Kami juga mendukung Program Indonesia Pintar (PIP) yang dicanangkan Pemerintah Pusat serta Penuntasan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun terus menjadi perhatian utama kita, urainya.

Ditambahkan, untuk penarikan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) juga harus melalui perhitungan sesuai  standart yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan Prov. Jatim memberikan program keringanan/gratis SPP bagi peserta didik yang tidak mampu. Saat ini wajar 12 tahun bagi peserta didik miskin sekitar 34% dari total siswa sekolah lanjutan atas telah mendapat beasiswa. Dengan komposisi bantuan beasiswa 50% Pemerintah Pusat, 30% Pemprov, dan 20% Pemkab/Kota, jelasnya.

Sejalan dengan itu, strategi pengembangan pendidikan di Jatim diprioritaskan pada percepatan pendidikan menengah di sektor pendidikan vokasional dengan komposisi 30% SMA: 70% SMK. Meskipun saat ini perbandingannya masih 35% SMA: 65% SMK,  Pakde Karwo menegaskan tahun 2017 akan ditingkatkan sesuai target yang ditetapkan. Strategi pertumbuhan inklusi juga dikembangkan dengan tujuan semua masyarakat miskin memiliki akses pada pendidikan. Ke depan semua kepala sekolah akan kami ajak diskusi untuk menentukan langkah dan kebijkan yang  dibuat, imbuhnya.

Pakde Karwo menegaskan, bahwa pengambilalihan wewenang SMA/SMK pada Pemerintah Provinsi murni sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014. Namun Pemprov juga tetap memfasilitasi bagi Pemkab/Kota yang tetap ingin memberikan subsidi pendidikan di daerahnya atas persetujuan dan kebijakan dari Kementrian Dalam Negri (Kemendagri). Selama ini Pemerintah Pusat telah memberi bantuan pada peserta didik lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karenanya daerah bisa memberi bantuan asala regulasinya sudah jelas.

Yang kita takutkan adalah ketika regulasinya belum ada dan bantuan sudah diberikan pada peserta didik, maka akan diminta kembali berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Bantuan yang diberikan ini adalah uang negara, dan oleh karenanya semua harus diatur dalam perundang-undangan, katanya.

Lebih lanjut disampaikan, dengan pengelolaan SMA/SMK di tangan provinsi maka mutasi kepala sekolah antar daerah sangat dimungkinkan. Namun demikian proses mutasi tersebut harus tetap memperhatikan segala aspek. Mereka ini adalah guru maka jika harus pindah harus diperhatikan psikologi dan kenyamanannya. Kalau hanya dari Tulungagung ke Blitar atau Tulungagung ke Trenggalek saya rasa bisa dimaklumi karena jaraknya juga tidak jauh, ungkapnya.

Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuh menambahkan,  kepala sekolah sebagai leader, Supervisor, dan edukator mempunyai tugas mengawal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan No. 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan. Artinya baik buruknya pengelolaan sekolah serta maju dan terbelakangnya unsur pendidikan di sekolah semuanya tergantung kepemimpinan kepala sekolah. Saya berharap kepala sekolah dapat menjadi teladan dan pelopor kebaikan dalam segala bidang termasuk pungutan liar. Karena lewat sekolahlah akan tercipta generasi penerus kemajuan bangsa, pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Biro (Karo) Humas Protokol Setda Prov. Jatim Drs. Benny Sampirwanto, Msi mengatakan, dari total 785 SMA/SMK se Jatim kepala sekolah yang dilantik hanya 781 orang. Beberapa kepala sekolah tersebut yakni Drs. ABDUL ROFIQ, MM Kepala SMKN 12 Surabaya Kota Surabaya, SRI WIDIATI, S.Pd. Kepala UPT SMAN 5 Surabaya Kota Surabaya, Drs. SOFYAN, ST, MT Kepala SMKN 4 Surabaya Kota Surabaya, dan KHOIRIL ANWAR, S.Pd, MM Kepala SMAN 15 Surabaya Kota Surabaya.

Usai Gubernur melantik 785 Kepala Sekolah, Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi melantik 547 pejabat eselon IV pengawas satuan pendidikan di Gedung Negara Grahadi, Rabu (4/12). Pejabat Eselon IV ini dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor 821.2/2154/212/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan Nomor 821.2/2110/212/2016 tanggal 26 Desember 2016.

Dalam sambutannya, Sukardi minta agar pejabat yang habis dilantik ini senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Tak hanya itu, para pejabat eselon IV ini diminta mampu menjaga netralitas PNS, serta memiliki semangat mewujudkan good governance dengan menghindari terjadinya proses KKN.

Menurutnya, salah satu tugas Kepala TU adalah mendukung Kepala Sekolah di bidang administrasi. Keberhasilan sekolah salah satunya tergantung dari tugas para Kepala TU. Bapak ibu ini orang hebat karena memintarkan anak orang dan mengantar anak-anak menjadi orang hebat dan sukses. Ini menjadi ladang amal jariyah bapak ibu sekalian. Mari setelah dilantik kita bekerja baik demi kemajuan sekolah kita dan anak-anak didik kita, katanya.

Pelantikan pejabat pengawas hari ini merupakan pelantikan susulan yang sebelumnya telah diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2016. Pelantikan ini sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Perda Prov Jatim Nomor 11 Tahun 2016. Serta, baru terselesaikannya penataan terhadap 524 pejabat pengawas (Eselon IV.b) pada UPT Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Prov. Jatim. Pejabat yang dilantik hari ini terdiri dari Kasubag TU SMA/SMK se-Jatim serta beberapa pejabat pada UPT Satuan Dinas Pendidikan Pemprov Jatim.

“PP Nomor 18 Tahun 2016 memang membawa banyak perubahan, akan tetapi saya berharap dengan perubahan ini semua dapat bekerja lebih baik dan cepat beradaptasi dengan tuntutan zaman. Jika saat ini kinerja dirasa masih belum optimal, maka jangan sampai ke depan kinerja malah menurun, akan tetapi harus jauh lebih baik karena perubahan bukan untuk membuat suasana menjadi stagnan, akan tetapi harus membawa perubahan yang jauh lebih baik ke depan,” katanya.

Di akhir, ia minta para pejabat yang telah dilantik ini untuk senantiasa bersyukur dalam mengemban amanah. Jabatan merupakan suatu hal yang patut disyukuri karena merupakan suatu amanah yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Jadi bapak ibu sekalian harus menjaga amanah dengan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, disiplin serta dedikasi yang tinggi,” katanya.

(dewi/bram/Gon).

Pakde Karwo: Pemprov Jatim Siap Layani Masyarakat Saat Libur Natal dan Tahun Baru

    Jalan Mayjen Bambang Yuwono. Surabaya – Mojokerto

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Pemprov Jatim siap melayani masyarakat saat libur natal dan tahun baru. Pemprov telah melakukan berbagai kesiapan dalam menciptakan suasana aman dan nyaman saat libur natal dan tahun baru, serta dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (25/12).

Ia mengatakan, adapun kesiapan yang telah dilakukan antara lain pemprov mempertahankan pelayanan masyarakat pengguna jalan tetap lancar dan aman. Melalui Dinas PU Bina Marga Prov Jatim, setiap hari selalu melaksanakan pemeliharaan jalan supaya “Zero Hole” (jalan tanpa lubang) hingga “No Cracking” (jalan tanoa retak), serta kesiapan alat-alat berat yang ada dan kesiapan material.

Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim juga melakukan kerja sama kemitraan dengan semua jajaran atau instansi terkait dalam mewujudkan suasana aman dan nyaman saat Natal 2016 dan Tahun Baru 2016. Sebagai contoh, Pemprov bekerja sama dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII Jatim dan Bali, Aparat Keamanan, Dinas Perhubungan, Forum Lalu Lintas.

“Jadi kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak itu sangat penting dilakukan dalam menciptakan suasana aman dan nyaman di Jatim. Jika ada yang mencurigakan segera laporkan kepada pihak yang berwajib,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim.

Pihaknya telah membentuk posko-posko gerak cepat, Unit Reaksi Cepat (URC) di masing-masing wilayah, atau UPT dengan koordinator posko di dinas. Ini dilakukan agar setiap ada keluhan warga tentang jalan berlubang bisa tertangani cepat, paling lama 2 x 24 jam.

Pakde Karwo menyampaikan, Pemprov Jatim memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik (Simbima) maupun PPID unit dinas sehingga masyarakat dapat cepat mengetahui kondisi jalan yang akan dilewati. Tentunya ini diharapkan tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan.

(Humas Setdaprov. Jatim/Gon).

Pakde Karwo Minta HIPMI Ikut Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

 img-20161215-wa0000

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo minta para pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk ikut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jatim. Salah satunya dengan membantu para pengusaha UMKM memperbaiki proses packaging produk, serta membantu kebijakan terkait logistik dan pengiriman barang dalam pasar dalam negeri. Hal ini disampaikannya saat memberikan paparan dalam acara Rakerda XIV dan Diklatda I BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim 2016 di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Rabu (14/12).

Pakde Karwo, sapaan akrabnya mengatakan, beberapa masalah di industri UMKM adalah tentang packaging produk. Hal ini yang membuat produk kita kalah dengan beberapa negara lain. Tak hanya itu, masalah di industri pengolahan di Jatim yakni mesin rata-rata sudah kuno sehingga tidak bisa kompetisi di industri pengolahan. “Perdagangan (X-M) akan naik bila packagingnya bagus. Jadi saya usulkan ada pelatihan packaging. Packaging kita masih jelek seperti Myanmar, Laos dan Kamboja,” katanya.

Selain itu, masalah logistic dan connectivity menjadi permasalahan serius dalam perdagangan dalam negeri. “Jadi pasar dalam negeri kita harus diperkuat. 75 persen barang di Pelabuhan Tanjung Perak dibawa ke Ternate baliknya hanya sekitar 5 persen. Logistic dan connectivity kita menjadi fokus dalam perdagangan dalam negeri. Jadi saya minta bisakah HIPMI menjadi collector bahan-bahan atau produk di Ternate jangan 5 persen tapi 20 persen dibawa kembali ke Tanjung Perak. Potensi ini ada karena purchasing power di Jatim tinggi. Saya usul kita kumpul standing committee HIPMI dengan KADIN kumpul di Jatim kita bahas ini bersama-sama,” katanya.

Menurutnya, salah satu permasalahan di Jatim ke depan adalah soal keputusan politik. Faktor eksternal pembangunan salah satunya adalah konsep politik aman dan nyaman. Pembangunan di Jatim harus berubah menjadi pembangunan di bidang industri. Kalau tidak, Jatim tidak akan maju. Kedua adalah masalah UMKM yakni di di bidang industri agro. “Kalau kita mau naik ke middle income, harus diurus betul. Sekarang 3500 kalau tidak diurus bisa jadi 2700,” katanya.

Menurut Pakde Karwo, tantangan saat ini yakni pada sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Di sektor pertanian, mutasi lahan sekitar 1.100 hektar per tahun, untuk sektor industri impor bahan baku masih tinggi yakni sebesar 79,83 persen, serta tantangan di sektor perdagangan berupa biaya logistik yang masih tinggi.

Ia melaporkan pertumbuhan ekonomi Jatim akhir 2016 sebesar 5,6 persen. Indeks tendensi konsumen bagus yakni sebesar 107,35 , yang artinya daya beli masyarakat bagus. Untuk indeks tendensi bisnis masih cukup baik yakni 106,29. Selanjutnya menurut Bank Indonesia, prediksi pertumbuhan ekonomi Jatim di 2017 sekitar 5,6 – 6,1 persen. Sedangkan menurut Pemprov Jatim adalah 5,6 – 5,8 persen.

Ia menambahkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, segmen usaha kecil harus dibantu. Kemudian pengusaha besar diberikan fasilitas melalui regulasi. Tidak ada UU yang mendorong ekonomi secara fokus. “Ada konsep baru yang sekarang dikembangkan di Eropa Barat yakni re-regulasi. Jadi harus ada UU yang fokus melayani soal bisnis. Saya usul yang dimaksud negara hadir adalah terhadap yang kecil, yang besar melalui regulasi,” katanya.

Lebih lanjut, Pakde Karwo mengusulkan basis pertama yang harus dibenahi adalah industri agro. Yakni jangan menjual bahan baku tapi hasil agro yang sudah diolah. Kedua, memperkuat basis UMKM kita di bidang industri. Selain itu basis vokasional juga harus dikuatkan. “Kami mengusulkan konsep fiskal, dimana sektor miskin itu afirmatif, harus melalui charity/hibah. Hibah harus diberikan pada miskin. Yang tengah, segmen UMKM diberikan suku bunga kecil, baru yang besar diberikan fasilitas regulasi. Ini strategi fiskal yang harus dibangun dalam situasi saat ini, apalagi infrastrukturnya tidak menghasilkan sesuatu. Solusi pembiayaan banking system harus diperkuat yakni melalui loan agreement,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum BPD HIPMI Jatim, Giri Bayu Kusumah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim sangat kondusif berkat kepemimpinan Pakde Karwo. Ia mengingatkan bahwa potensi pasar dalam negeri harus dikuasai terlebih dulu sebelum menguasai pasar luar negeri. Untuk itu, BPD HIPMI Jatim terus berupaya memberi kontribusi positif bagi pererkonomian masyarakat Jatim. HIPMI juga fokus pada pertumbuhan wirausaha muda di Jatim, salah satunya melalui HIPMI perguruan tinggi di Jatim. Rencananya, akan dibentuk sekitar 50 HIPMI perguruan tinggi di Jatim untuk menggencarkan semangat berbisnis di kalangan mahasiswa.

Sementara itu, Ketua BPP HIPMI Pusat, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa sebanyak 67 persen pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor konsumsi, dan sektor UMKM penolong ekonomi bangsa. Menurutnya, dibanding Gubernur lain, Gubernur Jatim yang paling fokus dalam mengembangkan masalah UMKM.

Ia menambahkan, saat ini jumlah pengusaha nasional masih 1,6 persen dari total seluruh penduduk Indonesia, padahal sebuah negara akan maju bila jumlah pengusaha nasionalnya lebih dari 2 persen. “Undang-Undang di negara kita membuat anak muda tidak tertarik menjadi pengusaha. Salah satunya termasuk soal susahnya proses peminjaman modal ke perbankan. UU ini kurang berpihak ke anak muda. Jadi pertama harus direvisi dulu UU Bank Indonesia. Saat ini, 83 persen anak muda lulusan perguruan tinggi ingin menjadi karyawan, dan baru 4 persen yang ingin jadi wirausaha muda. Ini yang harus jadi perhatian semua pihak, termasuk kami,” katanya.

Rakerda XIV dan Diklatda I BPD HIPMI Jatim 2016 ini mengambil tema “Menciptakan Nasionalisme Sebagai Landasan Pengembangan Enterpreneur Muda Indonesia”. Rakerda ini diselenggarakan selama dua hari yakni 14-15 Desember 2016. Pada kesempatan ini diserahkan pula hadiah bagi para pemenang HIPMI Jatim Awards. Untuk HIPMI Jatim Awards, kategori BPC degan anggota HIPMI terbanyak diraih oleh BPC HIPMI Surabaya, kategori BPC dengan Pengembangan HIPMI Perguruan Tinggi Terbaik diraih oleh BPC HIPMI Banyuwangi, dan kategori BPC dengan Program Kerja Terinovatif diraih oleh BPC HIPMI Jember. Selain itu, dalam acara ini dilakukan pula pelantikan HIPMI Perguruan Tinggi se-Jatim, yakni beberapa perguruan tinggi yang ada di Banyuwangi, Surabaya, Jember, Malang, dan Sumenep. Serta, penyerahan hadiah bagi pemenang lomba “The Best HIPMI Business Plan”.

(Dew/Bram/Gon).

Antisipasi Banjir, Pemerintah Akan Tambah Pintu Air di Floodway Plangwot

img_20161204_3617

Lamongan (Realitamasyarakat) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Lamongan beserta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo sepakat untuk menambah dua pintu air di Floodway yang ada Plangwot menambah besar volume air aliran dari Bengawan Solo ke Sedayulawas Kecamatan Brondong.

Kesepakatan itu diungkapkan Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf saat diwawancarai wartawan seusai meninjau banjir bersama Bupati Lamongan, Fadeli dan Wabup Lamongan Kartika di Desa Laren, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Sabtu (3/12).
Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim mengatakan, dalam sepuluh tahun terakhir, banjir yang melanda Kecamatan Laren tahun ini merupakan yang terparah. “Tahun ini volume air meningkat drastis, sampai meluap dan menggenangi rumah penduduk. Ada 9 Desa dan 900 KK di Kecamatan Laren yang tergenang banjir” katanya.
Guna mengantisipasi banjir tahun depan, Gus Ipul minta ada penambahan dua pintu air di Floodway yang ada Plangwot agar air tidak meluap lagi. “Solusinya ya nambah dua pintu air di plangwot, sekarang sudah ada tiga, jadi nanti ada lima pintu air. Jika sudah ada lima pintu air, tentu dapat mengurangi volume air saat luapan bengawan solo. Kemudian jika bisa ditambah tanggul tambahan atau tanggul wedok” katanya.

Saat ini, Gus Ipul sedang berusaha untuk mendapatkan dana APBN untuk alokasi penambahan dua pintu di Floodway Plangwot. Kemudian, pemerintah juga telah mengusahakan penambahan dua pompa untuk mengurangi genangan banjir di Babat, meski saat sudah ada lima pompa.

Berdasarkan data, semua tanggul yang dibangun negara masih aman.”Yang jebol hanya tanggul wedok dalam yang dibuat masyarakat sendiri,”katanya. Gus Ipul juga minta warga setempat untuk lebih memperhatikan fungsi bantaran sungai. “Mohon warga disini tidak membangun bangunan seperti rumah di sekitar bantaran sungai, karena menjadi beban. Jika membangun sesuatu, harus diperhatikan sebab akibatnya. Saya minta tidak perlu lagi menambah bangunan rumah di atas tanah bantaran” katanya.

Selain itu, Gus Ipul juga minta warga waspada terhadap berbagai penyakit yang berpotensi muncul usai banjir surut. “Jagalah kesehatan, utamanya usai banjir surut karena biasanya banyak kejadian warga terserang penyakit setelah banjir usai. Termasuk antisipasi munculnya penyakit akibat kencing tikus. Disini pemerintah telah mendirikan posko kesehatan dan memberikan bantuan sembako bagi warga yang memerlukan. Akan ada penambahan 5.000 bungkus sembako” ujarnya.
Sementara itu, menurut Setiyo Wibowo, Kepala Divis IV Perum Jasa Tirta, debit air yang dari Bengawan Solo yang dialirkan melalui tiga pintu floodway Bengawan Solo mencapai 520 dengan ketinggian 6,14 meter. “Ini adalah yang terbesar sejak adanya floodway tahun 2007. Saat itu hanya mencapai ketinggian 6,02 meter,”ungkap Setiyo Wibowo.

Berdasarkan laporan Sekcam Laren, Bakri, SE terdapat 900 KK yang rumahnya tergenang banjir. Diantaranya di Desa Duri dimana luapan air bengawan di Desa Durikulon menggenangi rumah warga yang berada di Bantaran sekitar 43 KK dan 86 Jiwa. Sedangkan Desa Centini, terdapat 14 KK dan 67 Jiwa yang terkena dampak banjir karena tinggal disekitar bantaran sungai. Kemudian Di Desa Keduyung, ada 30 KK dan 95 Jiwa yang terkena dampak banjir. Lalu di Desa Pesanggarahan, terdapat empat (4) RT yang dihuni oleh 207 KK dan 830 jliwa, di desa teresebut kondisi tangul Desa/Wedok mulai luber.
Kemudian Di Desa Mojoasem, terdapat 14 KK dan 59 Jiwa. Yang terdampak banjir, lalu di Desa Sisier terdapat 45 KK dan 180 jiwa yang rumahnya tergenang, dan di Desa Laren terdapat 174 KK serta 461 jiwa yang terdampak banjir.
(adit/ir/Gon)

Jatim Tingkatkan Daya Saing Industri Lewat Pendidikan Vokasional

img_20161126_28566

Surabaya (Realitamasyarakat) – Pemprov Jatim fokus meningkatkan daya saing industri dengan menambah prosentase pendidikan berbasis vokasional. Saat ini rasio Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jatim yakni 35% : 65%, padahal rasio idealnya yakni 30% untuk SMA dan 70% untuk SMK .
Kami akan terus menindaklanjuti prosentase keberadaan SMK, meskipun dari 2600 SMK yang ada di Jatim hanya 1100 yang terakreditasi A. Penambahan SMK ini nantinya diupayakan agar bisa mengisi kebutuhan SDM yang profesional di sektor industri khususnya bidang manufaktur, ungkap Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Rapat Koordinasi dengan Pemeritah Pusat dan Bank Indonesia bertema Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia yang Berdaya Saing Global di Hotel Shangrila, Surabaya, Jumat (25/11).
Untuk memenuhi standard tenaga kerja yang dibutuhkan pasar industri, Pemprov. Jatim mendirikan 270 SMK Mini atau BLK Plus yang mendidik selama enam bulan dengan ilmu keahlian sesuai kebutuhan pasar. Setelah enam bulan dididik dan mereka keluar dengan membawa sertifikat dengan standard internasional, ijazah atau sertifikat ini bisa digunakan untuk melamar sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan. SMK Mini ini kami memprioritaskan bagi mereka yang lulus SMP tapi tidak lulus SMA, imbuh Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim yang juga menjadi moderator saat Diskusi Publik rangkaian Rapat Koordinasi.
Selain penguatan kualitas SDM, Pemprov Jatim juga memperkuat infrastruktur guna mengurangi ongkos angkut industri. Dicontohkan pengembangan Pelabuhan Probolinggo dan rencana pembangunan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar. Untuk pembiayaan diupayakan proyek masuk pada skema penugasan yakni pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan resikonya dicover oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) kedua perusahaan tersebut berada di bawah Kementrian Keuangan RI, “ urainya.
Ia menjelaskan, tantangan internal di sektor industri yang dihadapi oleh Pemprov Jatim adalah karena tingginya impor bahan baku yang mencapai 79,83%. Sedangkan di sektor pertanian mutasi lahan setiap tahunnya mencapai kurang lebih 1100 Ha dan dimanfaatkan di luar pertanian. Di samping itu pembangunan di bidang infrastruktur kita utamakan karena di sektor perdaganga biaya logistik masih sangat tinggi. Sekarang ini ongkos angkut barang dari Surabaya ke Makassar mencapai Rp. 11 juta sedangkan Surabaya ke Singapura hanya Rp. 2 juta, terangnya.
Dalam rangka meyakinkan investor ke Jatim Pakde Karwo memberikan empat Garansi kemudahan berinvestasi. Keempat garansi tersebut adalah masalah perijinan, ketersediaan lahan, power plant dan tenaga kerja. Untuk perijinan PMA hanya membutuhkan waktu 17 hari dan PMDN hanya 11 hari jika surat-surat yang dibutuhkan lengkap.
Begitu juga untuk masalah  lahan yang dibutuhkan investor guna mendirikan usaha, pemprov. Jatim siap menjebatani dan mencarikan tanah dengan cara mempertemukan pemilik dengan investor yang membutuhkan. Begitu juga dengan power plant, ketersediaan lahan untuk usaha di Jatim masih luas seperti di Mojokerto dekat chil Jidang atau sebelah utara Gempol kerep sudah tersedia lahan seluas 10 Ha sampai 14 Ha dan di beberapa tempat lainnya.
“Sedang garansi yang terakhir adalah masalah tenaga kerja, di Jatim tidak ada masalah karena disini banyak tersedia tenaga kerja. Dan kami sudah memiliki kesepakatan bahwa buruh boleh demo asalkan tidak anarki, karena jika sampai anarki maka akan menimbulkan persepsi negatif pada Jatim, jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo mengatakan, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pengembangan sektor industri manufaktur di Indonesia. Rakor ini telah mengidentifikasi tujuh tantangan pengembangan sektor industri.
Antara lain kualitas sumber daya manusia (SDM), produktivitas tenaga kerja dan rigiditas pasar tenaga kerja; ketersediaan dan harga energi; efisiensi logistik dan dukungan infrastruktur; kebijakan industri yang belum terintegrasi; struktur industri yang belum berimbang; peningkatan peran IKM dalam industri manufaktur; serta sumber pembiayaan industri terbatas diversifikasinya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, telah diambil kesepakatan penting melalui rakor ini untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang terintegrasi, saling bersinergi, dan secara konsisten diarahkan pada penguatan daya saing industri nasional.
Beberapa kesepakatan yang telah diambil yakni pertama, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan vokasional dan pengembangan standar kompetensi kerja nasional antara lain melalui pengembangan kerjasama antar akademisi-bisnis-pemerintah, sertifikasi tenaga kerja industri, serta pembangunan sekolah-sekolah vokasi yang spesifik di Kawasan Industri (KI), serta memfasilitasi SMK yang telah ada untuk bekerja sama dengan industri.
Kedua, penyempurnaan dan penataan regulasi terkait ketenagakerjaan, khususnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yakni dengan menghilangkan pasal-pasal yang dianggap kaku dan mengharmonisasikan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk memberikan keseimbangan antara penciptaan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja.
Ketiga, pengembangan sektor industri padat tenaga kerja dan berorientasi ekspor, industri kreaktif, industri berbasis agro, industri berbasis mineral logam, serta pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) di daerah. Salah satunya hal ini menyinggung perihal lambanya penurunan harga gas untuk industri sebesar USD 6 per meter juta kubik (MMBtu).
Keempat, penyediaan pasokan energi dan penyesuaian harga energi yang mendorong daya saing industri termasuk upaya mengurangi harga gas antara lain dengan memperpendek jalur distribusi penjualan gas.
Kelima, pembatalan peraturan daerah yang menghambat pengembangan investasi dan industri di daerah dilakukan dengan melibatkan langsung peran kepala daerah dan DPRD, dan pemerintah pusat.
Keenam, pengembangan kerjasama antar daerah antara lain melalui pendirian perwakilan dagang sebagai bagian untuk berkembangnya lalulintas perdagangan antar daerah, serta pengembangan perwakilan dagang di negara mitra untuk mendorong perluasan akses pasar. Dalam hal ini, Gubernur BI mengapresiasi langkah Pakde Karwo yang telah mendirikan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 provinsi di seluruh Indonesia sebagai business aggregator atau pusat lokasi dalam pemasaran, market intelejen, pusat informasi, serta liaison officer atau penghubung dua lembaga untuk berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan antarlembaga.
Ketujuh, penyediaan paket insentif investasi oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan karakterisitik daerah untuk mendorong berkembangnya investasi, serta didukung upaya untuk mempercepat penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan investor serta memperluas akses permodalan
Selain itu, Indonesia juga memerlukan reformasi struktural di beberapa sektor guna meningkatkan perekonomian. Terdapat empat langkah penguatan yang bisa dilakukan sebagai wujud reformasi struktura yakni penguatan ketahanan pangan, energi dan air; peningkatan daya saing industri, maritim, dan pariwisata; penguatan basis pembiayaan pembangunan; serta penguatan ekonomi inklusif.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Perindustrian RI Syarif Hidayat, ada beberapa fokus pengembangan industri tahun 2015-2019 yakni peningkatan nilai tambah sumber daya alam, peningkatan kapabilitas industri, penyebaran pembangunan industri.
Untuk meningkatkan daya saing industri terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan yakni menyiapkan tenaga kerja kompeten, mengembangkan IKM, meningkatkan litbang dan teknolgi industri, dukungan fasilitasi, pengembangn industri hijau, penerapan SNI, dan investasi ke industri prioritas. Kementerian Perindustrian juga getol melakukan pendirian pendidikan vokasional berbasis kompetensi di kawasan indsutri dan wilayah pusat pertumbuhan industri.
Sampai dengan tahun 2019 akan dibangun 8 politeknik atau akademi berbasis kompetensi dan link & match dengan industri yang mengadopsi konsep pendidikan dual system dari Jerman, serta adanya ikatan penempatan kerja lulusan pada perusahaan industri di KI atau WPPI. Sampai dengan tahun 2016 telah berdiri Akademi Komuitas Industri TPT di Solo dan Politeknik Industri Logam di Morowali ynag telah mendapatkan persetujuan pendirian dari Menristekdikti.
Selain Gubernur Jatim Pakde Karwo dan Gubernur BI, hadir dalam Rakor dan Diskusi Publik antara lain Sekjen Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat, Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Rahma Iryanti, Staf Ahli Bidang Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Yuni Rusdinar, Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Sumenep KH. Busyro Karim, Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana.

(Humas Setdaprov.Jatim/

Dwi/Gd/Erwin/Gel/Gon)

Pak Dhe Karwo : Terorisme, Narkoba dan Lapas Harus Dicarikan Solusi

img_20161111_27692Surabaya  (Realitamasyarakat) – Tiga hal yang harus dicarikan solusi dan menjadi perhatian utama yaitu masalah terorisme, narkoba, dan lapas. Hal itu sangat penting demi menjaga keamanan dan ketertiban umum. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”.

Hal itu ditegaskan Gubernur Jatim Pakde Karwo pada Rapat 3 Pilar Plus Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Tomas), di Grand City Surabaya, Jum’at (11/11)

Menurutnya, situasi masyarakat yang aman dan nyaman (kondusif) merupakan syarat awal untuk melakukan proses membangun. Jika pertumbuhan dan pembangunan meningkat, kesejahteraan rakyat juga meningkat. Hal ini merupakan segitiga besi yang saling terkait.

“3 pilar plus ini merupakan bangunan dasar yang kokoh, yaitu Pemerintah Daerah, TNI/ Polri, DPRD/ Parpol, plus Toga/ Tomas jika ebrsinergi akan menghasilkan hal yang positif. Semula 3 pilar, sekarang ditambah tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga menjadi tiga pilar plus. Tidak hanya kepala desa, Babinsa, tapi tokoh masyarakat. Sehingga suasana harmoni di daerah menjadi lebih kuat bukan suasana mencekam,” ujarnya.

Penanganan konflik di masyarakat yang bernuansa keagamaan biasanya diselesaikan pendekatan secara agama dan kultural, seperti misalnya masalah penolakan terhadap kelompok keagamaan tertentu, penolakan pendirian tempat ibadah agama tertentu, dan penolakan terhadap aktivitas kegiatan agama tertentu.

Tetapi kalau konflik masyarakat yang terkait dengan kebijakan pemerintah misalnya masalah pertanahan dan ketenagakerjaan, pendekatan dilakukan secara struktural.

Narkoba mudah diberantas kalau tidak ada backingnya. Semantara ini masyarakat berpikri  bahwa backing itu adalah polisi dan TNI padahal ada juga aparatur di lingkup pemerintahan yang mempunyai kekuatan dan kekuasan di daerah masing-masing.

Pinpinan lapas kalau ada tanah akan digunakan terorisme jangan dicampur dengan narkoba dan yang lain karena kasus ada tahanan narkoba dididik menjadi teroris. Kepada Bupati dan Walikota diminta membahas, karena disediakan anggaran untuk membangun lapas khusus teroris.tapi belum ada tanah yang bisa dibangun.

Menko Bidang Hukum dan Keamanan RI Wiranto mengakui, di Jatim sudah terbangun suatu kerja sama yang sangat erat dari tiga pilar, sekarang plus tokoh agama dan tokoh masarakat. Hal itu untuk melakukan suatu proses memimpin, mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang aman tenteram dan damai. Itu sesuatu yang sangat bagus.

“Hal itu bagus sekali. Saya akan mengadopsi apa yang sudah dilaksanakan di Jatim, kalau pimpinan masyarakat, baik pimpinan formal maupun non formal bersama-sama memimpin masyarakat mengarahkan dan membawa masyarakat kearah yang tenang, damai, sejuk, itu sangat positif, karena menjamin bahwa momentum pembangunan bisa berjalan,” katanya.

Tentu ini merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya sesaat tapi terus menerus. Kepolisian, TNI, DPRD, Parpol, Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat bersama-sama memberikan pencerahan kepada masyarakat, dimana masyarakat masih paguyuban yang betul-betul masih melihat sosok pemimpin. Hal ini sangat bagus.

“Saya mengajak, ayo kita sama-sama menjaga kesejukan ini. Keamanan jangan hanya diserahkan pada apara keamanan, tapi membangun  dan memelihara keamanan merupakan tugas bersama seluruh masyarakat. Tidak hanya  diserahkan kepada polisi atau TNI saja. Tetapi ke tiga pilar plus, berarti tokoh agama  dan tokoh masyarakat, partai politik, DPRD, juga Pemerintah Daerah, TNI dan Polisi yang merupakan tiga pilar utama dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban,” harapnya.

Sementara Kapolda Jatim Anton menjelaskan, faktor pencetus konflik semakin kompleks, diperlukan dukungan multi stakeholders dengan berorientasi pada pencegahan dan antisipasi yang aktif,  3 pilar plus sebagai ujung tombaknya. Sinergi 3 pilar plus adalah kata kunci bagi keberhasilan mewujudkan kamtibmas yang kondusif

Seluruh Jatim dikumpulkan untuk antisipasi akhir tahun supaya jangan sampai lengah. Termasuk di lapas, selama ini akhir tahun banyak kunjungan maka akan dibantu pengamanannya oleh Polda.

Sementara itu, Pangdam V/ Brawijaya I Made Sukadana mengatakan, konflik biasanya munculnya dari unit paling kecil yaitu di desa/ kelurahan, maka jika ada konflik yang paling tahu sejak awal sebenarnya Kepala Desa, Babinsa dan dan Kamtibmas. Melalui rapat 3 pilar plus ini diharapkan, kalau ada konflik kecil seharusnya diselesaikan segera, tiga pilar plus ini yang harus bergerak cepat, jangan sampai meluas. Karena konflik sangat berbahaya, kalau sampai meluas maka  sulit dihentikan.

Rapat dihadiri Ketua DPRD Prov Jatim, Wakil Gubernur, Sekda Prov Jatim, kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, juga jajaran TNI, Polri, Camat, Kapolsek, komandan koramil, Kepala Desa/ Kelurahan, Babinsa, Kamtibmas dan Toga serta Tomas se Jatim.

(Hms/Gon)

Istri Mantan Terapis Pijat Tradisional, Harta Profesor Dikuras

Surabaya – Realita, Prof Dr H Mustadlo (68) warga Granit Kumala Perumnas Kota Baru Driyorejo ketiban sial setelah mantan istrinya Lucy Yulianita Sari (34) warga Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya menguras ATM miliknya

Celakanya lagi yang menguras uang ATM adalah sopirnya  Eko Wahyudi (22), warga Lettu Suyitno Mulyoagung, Bojonegoro.yang juga menjadi suami Lucy.

Karena perbuatannya tersebut Mustadlo melaporkan ke Polrestabes dan kedua tersangka dijebloskan ke tahanan dengan tuduhan pencurian.

“Setelah mendapat laporan, kedua tersangka kami amankan,” Kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete.

Tadir juga menjelaskan bahwa modus pencurian kartu ATM ini lantaran pelaku dendam kepada korban yang melanggar janji atas pemberikan nafkah untuk anak angkatnya.

“Untuk otak kejadian ini adalah Sari, sedangkan Eko ini hanya disuruh mencuri ATM tersebut,” pungkas Takdir.(tim)kuras1

GARDA BANGSA GELAR ‘ENJOY TANPA NARKOBA’ Raka Raki Hibur Eks-Pecandu Narkoba

Surabaya – Realita, Perang terhadap narkoba tidak hanya dilakukan oleh negara. DKW Garda Bangsa Jatim pada hari ini menggelar kampanye ‘enjoy tanpa narkoba’ di Panti Sosial Rehabilitasi Napza Teratai milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

‪”Ini (sosialisasi) adalah upaya kami untuk membasmi narkoba, bandar sudah merajalela, mereka (eks pengguna) perlu mendapatkan apresiasi oleh publik,” ungkap Kabil Mubarok, Ketua DKW Garda Bangsa Jatim.

‪Menurut Kabil, Jawa Timur merupakan daerah urutan dua nasional dalam kasus  penggunaan narkoba. Ironisnya, penggunaan narkoba sudah merata di semua kalangan. Bahkan, sudah merambah ke dunia pendidikan.

‪”Nomor 2 (kasus narkoba) di Indonesia, ini sudah mengerikan, Garda Bangsa mempunyai organ Anak Garda Anti Narkoba (AGAN). Ini akan menjadi corong ke depan dalam memerangi narkoba,” ungkapnya.

‪Dalam sosialisasi di Panti Rehabilitasi Napza yang beralamat jalan Balongsari Dalam 1 Surabaya, Garda Bangsa Jatim memberikan hiburan stand up comedy, musisi eks pengguna narkoba, dan pelepasan balon kebebasan. Selain itu, sebanyak 100 eks-pengguna narkoba penghuni panti juga mendapatkan motivasi dari Raka Raki Jatim 2016.(tim)raka1