Wawali, Eks Sekdakot & Kepala BPPKA Diperiksa KPK

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] akan mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pejabat Pemkot Mojokerto, terdengar kabar bahwa pemeriksaan tersebut terkait tersangka Mas’ud Yunus, Walikota Mojokerto.

KPK sudah mengirim surat panggilan terhadap 2 Pejabat Pemkot Mojokerto yakni Wakil walikota Mojokerto ; Suyitno, Kepala BPPKA ; Agung Moeljono dan eks Sekdakot ; Mas Agoes Nirbito Moenariwasono bakal dimintai keterangan.

Kabar issue yang beredar, undangan terhadap Suyitno dijadwalkan pada tanggal 20/12/2017, sedangkan Agung dijadwal hadir di Kuningan Persada tanggal 14/12/2017, sementara Agoes Nirbito dijadwalkan pada hari ini, Senin (11/12/2017).

Saat dihimpun di lapangan, Realitamasyarakat.com untuk para saksi-saksi diminta hadir di Jakarta jalan Kuningan Persada untuk dimintai keterangan. Saat di konfirmasi melalui telepon keterkaitan panggilan dari KPK, Agung mengaku adanya panggilan dari KPK, “iya memang ada panggilan dari KPK, hari Kamis (14/12/2017), bersama dengan Pak Riyanto dan Pak Bekti.” katanya.

Sementara, Kabag humas Pemkot Mojokerto, Chairul Anwar, mengatakan tidak tahu adanya panggilan tersebut, “kami tidak tahu adanya surat panggilan tersebut karena ini berkaitan orangnya langsung, biasanya surat itu langsung ke alamat rumahnya,” ujarnya saat ditemui dikantor Pemkot Mojokerto.

Selain Suyitno, Agung, Mas Agoes, ada pejabat pemkot dan DPRD kota Mojokerto yang dipanggil lembaga anti rasuah ini. Untuk Wawali, Mojokerto, Suyitno, saat dihubungi untuk dikonfirmasi melalui telepon, HP nya tidak aktif.
(Gon)

Vonis 4 Tahun, Faruq Pikir-Pikir

Amar Putusan Eks Pimpinan DPRD

Surabaya (Realitamasyarakat) – Akhirnya pelaksanaan putusan terhadap terdakwa eks tiga Pimpinan DPRD kota Mojokerto oleh majelis hakim Tipikor Surabaya dan memberikan putusan karena adanya keterkaitan kasus operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terdakwa eks tiga pimpinan DPRD kota Mojokerto masing-masing terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf a dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 55, 64 KUHP. Maka ketiganya divonis hukuman 4 tahun penjara, 200 juta, subsider 3 bulan.

Hanya saja Umar Faruq saja yang masih berpikir-pikir untuk melakukan banding atas putusannya majelis hakim tersebut hanya saja Fanani dan Purnomo menerima secara legowo hasil putusan hakim tersebut.

Pengacara dari Umar Faruq, Setiyono sendiri mengatakan akan putusan itu, “beliau (Faruq) menghargai akan putusan majelis hakim akan tetapi Pak Faruq masih memikirkan untuk kedepannya,” katanya.

Sementara itu Imam Subaweh, Penasehat Fanani dan Purnomo mengatakan, “Perlu ada pencatatan dari putusan Majelis Hakim adanya perintah dari Mas’ud Yunus pada via Pak Wiwit Febrianto (mantan Kadis PUPR), biarkan tetap berlanjut” lanjutnya.

Tiga Pimpinan DPRD kota Mojokerto ini, Purnomo menjabat sebagai ketua dari Fraksi PDIP, Umar Faruq menjabat Wakil ketua dari fraksi PAN, dan serta Abdullah Fanani menjabat sebagai wakil ketua dari fraksi PKB dengan masa periode 2014-2019 tahun.

(Gon)

Warga Keluhkan Aroma Pabrik Pokphand

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Warga lingkungan Gunung Gedangan mengeluhkan aroma pabrik Pokphand di daerah lingkungan Sekar Putih, alhasil warga setempat menyampaikan aspirasinya ke anggota dewan melalui giat reses.

Warga mengeluhkan aroma bau yang tak sedap dari pabrik Pokphand dilingkungan Sekarputih itu. “tolong Pak kami sangat terganggu sekali akan bau yang sedap dari Bumindo itu, mohon untuk menanggulangi permasalahan itu.” keluhnya.

Penyampaian aspirasi itu disambut hangat oleh anggota DPRD kota Mojokerto, Anang Wahyudi dari komisi III ini. “Bau itu memang menyengat, kita kawal akan problem biar tidak lagi mengganggu warga sekitar.” jawabnya.

Selanjutnya Anang menjelaskan untuk penanganan permasalahan itu. “kita lihat itu, maka dari itu proses perizinan pabrik itu kita lihat sampai batas waktunya. jika pabrik itu melakukan pembiaran masalah aromanya yang tak sedap atau tetap menghiraukan dan membandel, ya bisa dicabut.” jawabnya.

Kegiatan reses adalah kegiatan persidangan dewan yang berada diluar gedung DPRD dan kegiatan ini dihadiri kurang lebih 55 orang yang disertai hujan pertanyaan bagi konsituen terhadap politisi pohon beringin ini.
(Adv/Gon)

Terkendala SPJ, Warga Minta Alih Tugaskan

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Program kegiatan pembangunan yang bertajuk “Dana RuKun Tetangga Rukun Warga” warga kesulitan pelaksanaan problem Surat Pertanggung Jawaban atau SPJ, untuk itu warga wadul ke dewan dalam kegiatan reses di jalan Prajuritkulon, kota Mojokerto. Minggu (3/12/2017).

Sampurno seorang warga kota Mojokerto yang bertempat daerah pemilihan 1 melaporkan keluhannya tentang kesulitan pelaksanaan pembuatan SPJ untuk pembangunan dari dana RTRW sebesar 50 juta. “Mohon bu Santi terkait permasalahan pembuatan SPJ, banyak warga kesulitan pembuatan laporan itu.” tanya saat kegiatan reses.

Hardyah Santi, anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, memaparkan program itu, “memang perlu adanya pendampingan untuk pembuatan SPJ itu, biar masyarakat lebih mengerti teknis pembuatan SPJ itu.” jawabnya.

Lanjut Sampurno, “untuk pengajuan proposal pembangunan kadang kita di abaikan atau tidak dituruti karena pengajuan di Musrenbang tingkat kelurahan warga sangat banyak,” ungkapnya.

“Tenang saja, untuk pengajuan proposal pembangunan berskala prioritas akan kami kawal demi kemajuan kota Mojokerto, memang itu perlu ada pengawal,” jawab Politisi bergambar pohon beringin ini sambil mengakhiri giat reses.

(Adv/Gon)

Giat Reses, Dewan Dapatkan Apresiasi

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Kegiatan Reses DPRD kota Mojokerto ternyata mendapat apresiasi dari pihak konsituen, terlihat dari jumlah kehadiran yang di undang sampai melebihi kapasitas kapasitas kursi yang telah disediakan.

Sekretaris DPRD kota Mojokerto, Mochammad Effendy menyebutkan untuk pemberian kapasitas maksimal undangan, “Jumlah undangan maksimal dari giat reses ini sebenarnya 55 orang. Namun kehadirannya ada yang jauh melebihi itu, sampai 70 orang.  Diluar kapasitas itu berarti menjadi tanggungjawab anggota Dewan yang bersangkutan, ” terangnya, Senin (4/12/2017).

Sempat tenggelam hampir tujuh tahun kegiatan reses vakum dan difungsikan kembali oleh wakil rakyat yang sekarang, “Tujuan dari cara dialogis anggota Dewan dengan masyarakat ini adalah untuk kemajuan Kota Mojokerto. Artinya anggota punya pegangan usulan dari masyarakat,  dan ini tidak over leaping dengan Musrenbang,”  tambahnya.

Sementara itu,  sejumlah anggota Dewan dari Fraksi Gerindra juga langsung melakukan dialog terhadap masyarakat.
Di Daerah Pemilihan (Dapil)  III Kecamatan Magersari wakil rakyat dari Gerindra Dwi Edwin Endra Praja mengelar reses di kawasan Jalan Raya Galunggung, Perumahan Wates.

Puluhan konstituen bersama pengurus Ranting Wates,  Gunung Gedangan, Kedundung ,Gedongan. Magersari serta pimpinan anak cabang ( PAC) serta pengurus DPC Agung dan Hendro dan pengurus lainnya turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Edwin yang juga Sekretaris Komisi II itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir dalam acara tersebut.
Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat, mereka menyampaikan aspirasi mereka terkait permasalahan yang ada disekitarnya.

Diantaranya permasalahan Bantuan Rehab Mushola yang hingga dipenghujung tahun ini tak kunjung cair, permasalahan jalan lingkungan sepanjang 150 meter yang tak kunjung dibangun sementara jalan Lingkungan lainnya sudah beraspal bagus, permasalahan bantuan Raskin atau Rastra yang sudah 2 tahun ini tidak diterima oleh sejumlah warga terlebih warga itu seorang janda-tua yang tidak bekerja. “Apa yang disampaikan kader disini kami catat dan insya’ Allah segera kami sampaikan ke Pemkot melalui instansi terkait melalui Musrenbang. Dan, semoga segera ada solusinya atau setidaknya tahun 2018 depan, khusus jalan mungkin bulan Agustus.” katanya.
(Adv/Gon)

Reses, Dewan Dibanjiri Aspirasi Masyarakat

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Anggota DPRD kota Mojokerto daerah pemilihan Prajurit Kulon, Hardyah Santi kebanjiran aspirasi masyarakat saat menghelat reses di rumah pribadinya, jalan Prajurit Kulon, kota Mojokerto. Minggu (3/12/2017).

Santi menjelaskan secara teknis bahwa pengajuan proposal untuk jasmas diharapkan mengajukan usulan ke Musrenbang, “kami harapkan masyarakat yang mengajukan proposal jasmas diharapkan mengajukan dulu ke musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) ke tingkat kelurahan,” katanya.

Acara di sesi tanya jawab, sejumlah aspirasi yang disampaikan melalui dirinya antara lain; jalan sering di aspal akan tetapi tidak melihat irigasinya, kesulitan pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) bantuan RT RW,

Politisi partai Golkar ini
“Sungai sadar ini miliknya Pemprov jadi kewenangannya dan tanggung jawabnya provinsi, jika kami membangun sungai maka kami salah,” jawab Santi.

Lanjut Santi, “Terkait masalah pengSPJ-an, perlu adanya pendampingan terkait pembuatan SPJ contoh ‘pembelian pot’ harus di dampingi itu jangan sampai salah pembuatan SPJ-nya.” terangnya.

Santi berjanji kepada masyarakat, Untuk permasalahan pembangunan skala prioritas nantinya akan mengkawal Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan. “Tenang saja kami akan mengkawal pembangunan skala prioritas melalui Musrenbang dari tingkat pemerintahan paling bawah sampai kota Mojokerto,” janjinya.

Acara kegiatan reses ini dihadiri oleh 55 orang.
(Adv/Gon)

Continue reading

Gelar Reses, DPRD Tampung Aspirasi Masyarakat

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Anggota DPRD Kota Mojokerto, Anang Wahyudi menggelar reses di daerah Pemilihan atau Dapil 2 lingkungan kelurahan Gunung Gedangan. Dalam reses tersebut beberapa aspirasi masyarakat ini di titipkan kepada anggota Dewan terkait dalam persoalan yang dialami masyarakat membutuhkan perhatian Pemerintah kota Mojokerto. Minggu (3/12/2017).

Anang Wahyudi mengatakan “aspirasi apa saja kita tampung, terutama bidang kesehatan, pendidikan, sosial sesuai bidang di komisi III, dan permasalahan ini kami kawal nanti sehingga aspirasi masyarakat akan diputuskan melalui lembaga ini yang dijalankan oleh Pemerintah Kota.” katanya.

Aspirasi masyarakat ini diantaranya ; keluhan terhadap perangkat kelurahan yang wawasan kurang terhadap pelayanan, pengaspalan, saluran air yang menyebabkan banjir, bau limbah pokpan.

Mengenai permasalahan itu, “Masalah bencana banjir kami akan mengawal itu karena khususnya sungai sadar kami menekankan tugas dari Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesbanglinmas untuk memberikan kontribusi bagi korban banjir dan menekan dari pihak Provinsi untuk menormalisasi ” jawab Politisi Partai Golkar ini.

Terkait masalah polusi udara yaitu pabrik Pokpan atau dari Bumindo, lanjut Anang “mengenai permasalahan bau yang menyengat yaitu pabrik Pokpan, tapi mengenai permasalahan kita harus ada komunikasi dari pihak wewenang untuk mengatasi bau yang menyengat sehingga tidak berbau lagi,” paparnya.

(Adv/Gon)

DPRD, Suyono Serap Aspirasi Masyarakat

Mojokerto (Realitamasyarakat) – anggota DPRD kota Mojokerto, Suyono, melakukan kegiatan Reses yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat untuk pembangunan kota Mojokerto. Bukan hanya itu saja, reses ini bertajuk “Menebar Bakti Membangun Negeri” dan penyerapan ini mengajak masyarakat sekitar dan konstituen yang di hadiri 55 orang.

Suyono, memaparkan pentingnya reses untuk pembangunan kota Mojokerto, “kami menginginkan aspirasi masyarakat yang bertujuan pemerataan pembangunan yang ada di Dapil 3 Magersari dengan keberadaan di kota Mojokerto, khususnya pendidikan, kesehatan bagi masyarakat.” paparnya saat menyambut Reses di jalan Welirang II, Perum Wates, Magersari, kota Mojokerto. Minggu (3/12/2017).

Tokoh dari Fraksi PAN ini menambahkan pula mencermati perencanaan dan pelaksanaan Reses Anggota DPRD selama ini maka perlu dilakukan inovasi ataupun perubahan mendasar sehingga tidak ada lagi kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala pelaksanaan reses. Sejalan itu maka hasil dari resespun berkualitas dan benar-benar sesuai dengan harapan konstituen atau masyarakat.

“diperlukannya perencanaan dan pelaksanaan reses yang berkualitas, agar aspirasi masyarakat atau konstituen yang disampaikan kepada anggota DPRD sewaktu acara reses, dapat berkualitas pula.” tambahnya.

Acara dari politisi partai bergambar terik matahari ini melakukan seputar tanya jawab, aspirasi masyarakat diantaranya ; belum ada pengaspalan dilingkungan RW 1 Welirang sampai pergantian ketua RW 3 kali, perbaikan lapangan futsal, di wilayah keboan setiap tahun banjir dan belum ada solusi.

“untuk pengaspalan, Mohon diajukan melalui Musrenbang, kalau ada usulan prioritas insyaAlloh bisa di akomodir.” jawabnya.
(Adv/Gon)

Pemkot Mojokerto Dan DPRD Setujui Raperda APBD 2018

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Ketua DPRD kota Mojokerto, Febriana Meldyawati dan Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus sepakat menandatangani pendapat akhir atas persetujuan penetapan raperda APBD Kota Mojokerto tahun 2018 dalam rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD kota Mojokerto, Kamis (30/12/2017).

Paripurna yang di Pimpin ketua DPRD ini dihadiri oleh 23 anggota DPRD, Forpimda dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Ketua DPRD Kota Metro, Meldyawati menyampaikan, bahwa pendapat akhir atas persetujuan penetapan Raperda APBD Kota Mojokerto Tahun 2018 tersebut merupakan puncak dari proses penyusunan Raperda APBD Kota Mojokerto Tahun 2018 dan merupakan titik awal pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2018.

Sementara itu, Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus dalam sambutannya menjelaskan bahwa proses pembahasan Raperda kota Mojokerto tahun 2018 merupakan suasana demokratis yang bertujuan untuk menghasilkan usulan-usulan program dan kegiatan yang paling prioritas di tahun anggaran 2018.

“Bagi eksekutif hal tersebut dipandang sebagai hal yang sangat baik dan sangat positif, karena menunjukkan adanya suatu kepedulian yang sangat tinggi terhadap kemajuan pembangunan kota Mojokerto yang kita cintai, sekaligus merupakan ungkapan rada tanggung jawab bersama guna menyusun dokumen perencanaan dan prioritas belanja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat,” ungkap Mas’ud Yunus.

Tak hanya itu saja, mengingatkan suatu hal yang penting, Mas’ud Yunus mendesak bawahannya untuk melakukan percepatan pembangunan, “saya berharap, berbagai kebijakan daerah yang telah dijabarkan melalui perangkaan dalam bentuk APBD tahun anggaran 2018 dapat segera terselesaikan, khususnya kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memerlukan proses lelang untuk segera dilakukan lelang lebih awal, sehingga semua program kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan dan harapan kita bersama.” ucapnya.

Acara tersebut, dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan penetapan Raperda APBD Kota Mojokerto Tahun 2018, yang di saksikan oleh Anggota Forpimda, Kepala OPD dan dihadiri 23 anggota dewan.
(Adv/Gon)

Hari Ini, DPRD Kota Mojokerto Gelar Reses

Rapat DPRD kota Mojokerto

Mojokerto (Realitamasyarakat) – Awal bulan Desember, DPRD kota Mojokerto menggelar Reses untuk 2 Pimpinan dan 23 anggota DPRD kota Mojokerto pada tahun 2017. Reses adalah merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Sekretaris DPRD kota Mojokerto, Mohammad Effendi, mengatakan, “kegiatan reses dewan ini adalah kegiatan sidang di luar gedung DPRD kota Mojokerto,” ujarnya. Jumat (1/12/2017)

Effendi juga menjelaskan untuk masa Reses ini ada lima hari berturut-turut. Lanjut Effendi “kegiatan reses ada lima hari yakni dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember 2017,” tuturnya.

Anggota DPRD kota Mojokerto Suyono kepada Realitamasyarakat.com mengatakan bahwa jika terjadi perubahan jadwal reses dilakukan awal bulan Desember mendatang.

“Pada prinsipnya sebagai wakil rakyat saya dan teman-teman siap menggelar masa reses, tinggal melaksanakan saja apa yang sudah di jadwalkan dari pimpinan dewan dan Sekretariat DPRD,” ungkap Politisi PAN ini.

Ditambahkannya, sebagaimana yang sudah pernah dilakukan, bahwa dalam reses nanti, satu atau dua wakil rakyat akan berkunjung ke kampung-kampung yang dijadwalkan dan menggelar pertemuan di salah satu rumah warga.
(Adv/Gon)