Kades Ketagihan Uang Pungli Prona

Mojoketo – Realitamasyarakat, 

Warga Desa Segunung, Kecamatan Dlanggu melaporkan kepala desanya, karena dinilai telah menarik biaya proses Prona di luar kewajaran. Diduga Kades melakukan pungutan liar (pungli) pada program program sertifikat tanah masal untuk rakyat (Prona) di wilayah Mojokerto kembali muncul.

Kemarin, sejumlah warga Segunung melaporkan kasus ini ke Kejari Mojokerto. Mereka diterima suratnya Kajari . ”Dari BPN (Badan Pertahanan Nasional), setiap warga yang mengikuti program Prona hanya dikenakan diminta mengganti empat patok dan enam lembar materai enam ribu. Namun, kenyataannya setiap warga diminta Kades Sudirman untuk membayar Rp 500 ribu,” kata Wahyudi, selaku warga setempat.

Dia menjelaskan, pungli tersebut terjadi pada program Prona tahun ini. Saat itu, ada 310 bidang tanah yang masuk program Prona. Karena itulah, warga akhirnya melaporkan kepala desanya ke kejaksaan.

”Kami meminta, pihak kejaksaan segera mengusut kasus ini. Kepala desa kami telah melakukan pungli. Sebab, seharusnya program (Prona) itu tidak membayar,” ucapnya.

Menanggapi laporan warga, Kajari  akan segera meminta jajarannya menindaklanjuti kasus tersebut. Berkas yang diserahkan warga segera dipelajari untuk menentukan langkah berikutnya. ”Kami harus pelajari terlebih dahulu, sebelum menentukan apakah ada kesalahan atau tidak,” ujar Djumali.

Terpisah,  penarikan biaya ini sudah melalui kesepakatan antara panitia desa dengan warga yang tanahnya masuk program Prona. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan antara pemilik tanah dengan pihak desa. ”Jadi, (pungutan) itu bukan keputusan saya secara pribadi. Tetapi, sudah kesepakatan hasil musyawarah. Semua buktinya ada, begitu juga daftar hadir dan notulennya ada,” terang perangkat desa .

Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk biaya membeli patok dan materai terkait dengan sertifikat. Selain itu, juga biaya konsumsi selama proses mengukur tanah dan administrasi lainnya.

Dia mengungkapkan, panitia prona terdapat 17 orang yang dipilih dalam musyawarah. Bahkan, ada pemilik tanah yang menjadi perwakilan dalam tim panitia.

Kades yang merupakan pensiunan polisi ini memastikan, delapan warga yang mengadu ke kejaksaan itu bukan pemilik tanah. menilai, laporan ini merupakan imbas pilkades saat dirinya terpilih jadi kepala desa. ”Mereka bukan pendukung saya saat pilkades lalu. Jadi, sekarang mencari-cari kesalahan. Uang itu bukan saya makan, tapi untuk operasional selama proses penyertifikatakan,” tegas dia.

Sebelumnya, kejari juga menangani kasus pungli program Prona di desa WatesNegoro, Kecamatan Ngoro. Hasilnya, mantan kades Joko Sriwidadi akhirnya dijebloskan ke penjara, karena terbukti melanggar dengan melakukan pungli kepada warganya. (war)

Pilih untuk berbagi : Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Print this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>